{"id":32252,"date":"2025-12-08T16:36:57","date_gmt":"2025-12-08T09:36:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.paper.id\/blog\/?p=32252"},"modified":"2025-12-08T16:59:17","modified_gmt":"2025-12-08T09:59:17","slug":"faktur-pajak-digunggung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.paper.id\/blog\/pajak-usaha\/faktur-pajak-digunggung\/","title":{"rendered":"Apa Itu Faktur Pajak Digunggung dan Bagaimana Cara Membuatnya untuk Pemula?"},"content":{"rendered":"\n

Bagi pelaku usaha yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), istilah faktur pajak<\/em> tentu sudah familiar. Namun ada satu jenis faktur yang sering menimbulkan pertanyaan, yaitu faktur pajak digunggung<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Jenis faktur ini tidak memuat identitas pembeli secara detail dan digunakan dalam situasi tertentu yang sudah diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).<\/p>\n\n\n\n

Agar tidak salah penggunaan, penting untuk memahami apa itu faktur pajak digunggung, kapan boleh dipakai, dan bagaimana cara membuatnya dengan benar.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Apa Itu Faktur Pajak Digunggung?<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n

Faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak mencantumkan identitas pembeli atau lawan transaksi secara lengkap. Faktur ini biasanya diterbitkan untuk transaksi yang bersifat ritel, di mana pelanggan tidak tercatat secara individu.<\/p>\n\n\n\n

Dengan kata lain, faktur digunggung menjadi solusi ketika transaksi sangat banyak, bernilai kecil, dan pembeli tidak memerlukan faktur pajak satu per satu.<\/p>\n\n\n\n

Jenis faktur ini sah menurut aturan perpajakan Indonesia, selama digunakan dalam kondisi yang tepat dan sesuai ketentuan DJP.<\/p>\n\n\n

\n
\"invoice<\/a><\/figure><\/div>\n\n\n

<\/span>Kapan Faktur Pajak Digunggung Boleh Digunakan?<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n

Secara umum, faktur pajak digunggung diperbolehkan dalam konteks berikut:<\/p>\n\n\n\n

<\/span>1. Penjualan ritel kepada konsumen akhir<\/span><\/h3>\n\n\n\n

Misalnya: minimarket, toko pakaian, restoran, atau bisnis lain dengan volume transaksi tinggi yang pembelinya tidak membutuhkan faktur pajak formal.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>2. Transaksi B2C dengan nilai kecil dan pembeli tidak meminta faktur pajak<\/span><\/h3>\n\n\n\n

Jika ada pembeli yang memerlukan faktur pajak lengkap, PKP tetap harus mengeluarkannya khusus untuk transaksi itu.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>3. Transaksi massal dalam satu periode<\/span><\/h3>\n\n\n\n

Alih-alih membuat faktur per transaksi, PKP dapat membuat satu faktur pajak yang mengakumulasi penjualan selama periode tertentu (harian\/bulanan).<\/p>\n\n\n\n

Penggunaan faktur pajak ini membuat proses administrasi jauh lebih efisien, terutama bagi bisnis ritel dengan ribuan transaksi per hari.<\/p>\n\n\n\n

Baca Juga: Cara Membuat Faktur Pajak dengan Mudah dan Contoh Format<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

<\/span>Apa Saja Isi Faktur Pajak Digunggung?<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n

Meskipun tidak mencantumkan identitas pembeli, faktur ini tetap wajib memuat elemen wajib seperti:<\/p>\n\n\n\n