{"id":29909,"date":"2025-08-22T09:55:31","date_gmt":"2025-08-22T02:55:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.paper.id\/blog\/?p=29909"},"modified":"2025-09-22T17:48:25","modified_gmt":"2025-09-22T10:48:25","slug":"pajak-ecommerce-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.paper.id\/blog\/pajak-usaha\/pajak-ecommerce-2025\/","title":{"rendered":"Penjual Online, Siap-Siap! Ini Cara Hadapi Aturan Pajak Marketplace Terbaru"},"content":{"rendered":"\n

Pemerintah Indonesia kembali memperkuat regulasi di sektor digital dengan menerbitkan PMK No. 37 Tahun 2025. <\/p>\n\n\n\n

Aturan ini, yang mulai berlaku 14 Juli 2025, mewajibkan platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak untuk memungut pajak penghasilan (PPh Pasal 22) atas transaksi yang dilakukan oleh penjual lokal.<\/p>\n\n\n\n

Untuk pelaku bisnis online, ini adalah momen penting. Bukan hanya soal potongan pajak, tapi juga kesiapan sistem pencatatan dan invoice kamu dalam menghadapi perubahan.<\/p>\n\n\n\n

Lalu, apa yang perlu dilakukan? Yuk, simak selengkapnya dalam artikel Paper.id berikut ini!<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Apa Itu PMK 37\/2025?<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n

PMK 37 Tahun 2025 adalah regulasi yang mewajibkan platform e-commerce memotong PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet kotor penjual<\/strong>, sebelum dikenakan PPN. Pemungutan ini dilakukan secara otomatis oleh marketplace, dan hasilnya disetorkan serta dilaporkan oleh pihak platform ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).<\/p>\n\n\n\n

Ini bukan pajak baru, melainkan perubahan cara pungut dan lapornya. Kalau sebelumnya dilakukan secara manual oleh pelaku usaha, sekarang prosesnya terotomatisasi di sistem marketplace.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Siapa Saja yang Wajib Dipotong Pajak?<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n

Aturan ini berlaku untuk seluruh penjual lokal yang berjualan di marketplace dengan klasifikasi omzet sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n