{"id":28978,"date":"2025-07-25T10:04:50","date_gmt":"2025-07-25T03:04:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.paper.id\/blog\/?p=28978"},"modified":"2026-02-25T10:53:39","modified_gmt":"2026-02-25T03:53:39","slug":"pph-23-adalah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.paper.id\/blog\/pajak-usaha\/pph-23-adalah\/","title":{"rendered":"PPh 23 Adalah: Tarif, Contoh Perhitungan, dan Pelaporannya"},"content":{"rendered":"\n

Punya bisnis atau kerja sama dengan perusahaan lain? Jangan sampai bingung soal PPh 23. Pajak yang satu ini sering muncul dalam transaksi sehari-hari, apalagi jika kamu terima jasa atau penghasilan pasif.<\/p>\n\n\n\n

Di Indonesia, ada banyak jenis PPh. Mulai dari PPh 21 (untuk pegawai), PPh 22 (biasanya untuk barang mewah), PPh 23 (untuk jasa dan penghasilan tertentu), hingga PPh 25, PPh Final, dan lainnya.<\/p>\n\n\n\n

Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai PPh 23, mulai dari pengertian, tarif, cara hitung, sampai cara lapor pajaknya biar tidak kena denda!<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Apa Itu PPh 23?<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n

PPh 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa lainnya yang dibayarkan oleh badan usaha kepada pihak lain.<\/p>\n\n\n\n

Yang kena potong pajak ini adalah penerima penghasilan. Sedangkan yang memotong biasanya badan usaha yang memberikan penghasilan.<\/p>\n\n\n\n

Objek PPh 23 contohnya jasa konsultan, akuntansi, dan teknik, sewa bangunan dan tanah, hingga dividen dan bunganya.<\/p>\n\n\n\n

Perbedaan antara PPh 21, 22, dan 23 terletak pada jenis penghasilan dan pihak yang dikenai pajak. PPh 21 untuk gaji dan penghasilan individu, PPh 22 untuk transaksi barang tertentu, dan PPh 23 untuk penghasilan non-gaji seperti jasa dan sewa.<\/p>\n\n\n\n

Baca Juga: Rekonsiliasi Fiskal PPh Badan: Pengertian dan Contoh Perhitungan<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

<\/span>Dasar Hukum PPh 23<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n

Dasar hukum utama yang mengatur PPh 23 tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141\/PMK.03\/2015 yang menjelaskan secara rinci jenis-jenis jasa yang dikenai PPh Pasal 23.<\/p>\n\n\n\n

Karena peraturan perpajakan dapat mengalami perubahan seiring waktu, penting untuk selalu memantau pembaruan terbaru melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau menggunakan platform e-Bupot.<\/p>\n\n\n\n

Dengan begitu, kamu bisa memastikan tarif yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan terbaru dan terhindar dari kesalahan pelaporan.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Tarif PPh 23 Terbaru<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n

Tarif PPh 23 bisa berbeda-beda tergantung jenis penghasilannya. Berikut perbedaannya:<\/p>\n\n\n\n

Jenis Penghasilan<\/strong><\/td>Tarif Normal<\/strong><\/td>Tanpa NPWP (Tarif 100% lebih tinggi)<\/strong><\/td><\/tr>
Dividen, bunga, royalti<\/td>15%<\/td>30%<\/td><\/tr>
Sewa aset selain tanah\/bangunan<\/td>2%<\/td>4%<\/td><\/tr>
Jasa lainnya<\/td>2%<\/td>4%<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Perlu diketahui juga, jika penerimaan penghasilan tidak punya NPWP, maka tarif dikenakan 100% lebih tinggi. Jadi, dari 2% bisa jadi 4%.<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Contoh Perhitungan PPh 23<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\n

Berikut beberapa contoh perhitungan untuk beberapa objek:<\/p>\n\n\n\n

<\/span>Contoh 1: Jasa profesional<\/span><\/h3>\n\n\n\n

Misalnya, jasa konsultan dibayar Rp50.000.000:<\/p>\n\n\n\n